REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno mengatakan upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo termasuk yang terkelam pascareformasi 1998.
Dalam diskusi bertema "Presiden Diabaikan: Saatnya Reformasi Total Kepolisian untuk Selamatkan Demokrasi" di Salemba, Jakarta. Ia mengatakan saat ini ancaman korupsi semakin merajalela, sementara upaya pelemahan KPK melalui kriminalisasi sejumlah pimpinan dan staf lembaga itu, terus berjalan.
"Korupsi yang semakin merajalela. KPK sudah diperlemah. Saya merasa sangat terpukul dengan kenyataan bahwa sesuatu yang sudah 12 tahun dicoba, dalam beberapa bulan oleh pemerintahan baru, yaitu KPK ditarik 'gigi'-nya," ujar didampingi tokoh NU KH Solahuddin Wahid, Rabu (13/5).
Rohaniwan ini melanjutkan, pemerintah pun tampak abai dengan pelemahan terhadap perang melawan korupsi. Alih-alih demikian, Romo Franz melihat pemerintah seakan-akan melenggangkan koalisi tidak resmi antarelite untuk meredupkan kekuatan antikorupsi.
"Bersatu melawan rakyat atas dasar korupsi bebas. Kesan saya, bahwa pemerintah tidak hanya lemah, tetapi juga tidak menunjukkan suatu kesadaran," tegas dia.
Hanya saja, ucap Romo Franz, rakyat sebaiknya tidak buru-buru mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo harus turun dari kursi kekuasaan. Yang perlu dilakukan, tegas Romo Franz, antara lain pembenahan sistem dan terutama penghentian kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Inilah yang bisa mempertahankan Indonesia bersih yang demokratis.
"Sebenarnya, kita harus mempertahankan presiden ini, penting. Karena, demokrasi tidak bisa berkembang dengan kudeta. Meskipun (Presiden) lemah, tapi harus dipertahankan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
