Sabtu 09 May 2015 20:54 WIB

Golkar: Reshuffle Perlu karena Kinerja yang Buruk

Rep: C82/ Red: Ilham
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (keempat kiri) dan para Menteri Kabinet Kerja mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.
Foto: Republika/Yasin Habibi/ca
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (keempat kiri) dan para Menteri Kabinet Kerja mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Mukhamad Misbakhun mendukung adanya perombakan atau reshuffle pada Kabinet Kerja Jokowi-JK. Misbakhun mengatakan, reshuffle perlu dilakukan demi menjaga kinerja pemerintahan agar tetap baik.

"Saya mendorong reshuffle karena adanya kinerja yang buruk, pemerintahan itu tak boleh buruk di depan rakyatnya, melainkan harus ditonjolkan hasil kerjanya," kata Misbakhun di Jakarta, Sabtu (9/5).

Meski begitu, Misbakhun mengingatkan, reshuffle adalah hak milik presiden sepenuhnya. Dorongan-dorongan untuk melakukan reshuffle boleh dilakukan, namun tetap dalam koridor yang ideal.

Selain itu, jika berbicara mengenai evaluasi kabinet, politikus Partai Golkar itu mengatakan, harus dilihat secara komprehensif di seluruh bidang, yaitu ekonomi, polhukam dan kesejahteraan rakyat. Evaluasi komprehensif tersebut, lanjutnya, perlu untuk menjaga konstelasi poltik agar tetap kondusif.

"Menilai kabinet tak hanya masalah ekonomi semata, ada masalah politik dan lain-lain. Coba bandingkan masalah politik itu hiruk pikuknya bagaimana, ada permasalahan parpol, itu bermuara dari pemerintah yang salah ambil kebijakan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement