REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf mengatakan jika memang pembangunan gedung baru DPR untuk kepentingan masyarakat, maka perlu didukung. Sebab hal ini akan berdampak positif mendukung kebijakan anggota dewan untuk masyarakat.

"Apa yang dipersoalkan itu harus dibahas berdasarkan data. Jadi itu untuk mendukung kebijakan pemerintah," katanya saat dihubungi ROL, Senin (27/4).

Menurutnya, anggota DPR rapat membahas kebijakan bukan hanya bicara dengan angan-angan belaka. Namun harus didukung dengan data dan sumber-sumber referensi. Misalnya, masalah kebijakan pertanian, maka mereka harus memiliki data permasalahan dan akses informasi terkait hal itu.

Perpustakaan di gedung baru ini, kata dia, harus lengkap sehingga bisa menjadi akses informasi yang mumpuni untuk kinerja anggota legislatif. Setiap komisi yang membahas isu masing-masing juga bisa memiliki database yang bisa dijadikan acuan.

Namun, menurutnya jika pembangunan gedung baru di luar perpustakaan maka itu bukanlah sesuatu yang perlu. Sebab, yang lebih urgensi adalah perpustakaan.

"Selama ini kelemahan anggota DPR adalah tidak memiliki tempat menyimpan data dan arsip informasi," tandasnya.

Sebelumnya pembangunan gedung DPR ini memang salah satunya memenuhi fasilitas perpustakaan dan museum. Gagasan ini diungkapkan Ketua DPR RI Setya Novanto pada Jumat (25/5) lalu. Gagasan ini menuai banyak protes dari LSM yang menilai tidak ada urgensi dalam pembangunan gedung baru.

Ikuti Whatsapp Channel Republika