Jumat 17 Apr 2015 12:26 WIB

Ternyata Siti Zaenab tak Digaji Selama 5 Tahun

Rep: c 15/ Red: Indah Wulandari
TKW Arab Saudi yang dieksekusi, Rabu (14/4), Siti Zaenab
Foto: antara
TKW Arab Saudi yang dieksekusi, Rabu (14/4), Siti Zaenab

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan bahwa tenaga kerja wanita di Arab Saudi, Siti Zaenab hampir lima tahun bekerja tanpa kepastian pembayaran. Selain kerap mendapatkan perlakuan kasar dari sang majikan, ia juga kerap dituding mengambil hati dari suami korban.

Anis mengatakan, selama 11 tahun Migran Care mendampingi Zaenab, sepanjang itu pula, Zaenab menceritakan semua hal yang ia terima dari si majikan.

Kerap tak mendapatkan haknya berupa gaji, Zaenab juga kerap mendapatkan siksaan seperti pemukulan, pemasungan, bahkan ancaman dibunuh.

"Ini yang tidak menjadi pertimbangan hukum disana, Zaenab membunuh majikannya, karena dirinya pun merasa terancam," ujar Anis saat dihubungi Republika, Jumat (17/4).

Anis mengatakan kekerasan dengan tipe seperti itu memang kerap terjadi pada TKI di Indonesia. Banyak buruh migran yang mendapatkan kekerasan baik fisik maupun psikis. Kerap, kasus hukum yang diterima oleh TKI dilatar belakangi ancaman hidup dan penyiksaan yang tiada henti.

Jika mereka pasrah, menurut Anis, pemerintah Saudi pun belum tentu bisa mengusut tuntas kematian ataupun penyiksaan yang dilakukan oleh sang majikan ke TKI kita. Anggapan buruh dimata negara Arab memang kerap direndahkan, bahkan tak ada artinya.

Konsepsi buruh migran di Arab masih memakai paradigma lama, dimana budak tak bisa lepas dari kekuasaan si majikan.

Hal inilah yang kemudian menjadi timpang. Banyak TKI yang dihukum mati di Arab, tetapi ada beberapa diantara mereka yang juga mati mengenaskan akibat penyiksaan yang tak ia laporkan.

Meski Arab sudah kerap mendapat kecaman dari ranah internasional untuk menghentikan penyiksaan dan diskriminasi, hal tersebut tak kunjung dilakukan oleh Arab. Arab tetap bersikukuh memberlakukan hukum yang menurutnya benar. Untuk bisa meredam kenyataan ini, butuh aksi langsung dari pemerintah.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement