REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Kapolri Komjen Badrodin Haiti tidak menampik jika aksi pungutan liar (pungli) masih terjadi di tubuh Polri. Hal tersebut disampaikan dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bersama Komisi III DPR hari ini.

"Hal tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki Polri, walaupun itu tidak bisa menjadi excuse, tapi kami akui itu masih terjadi," kata Badrodin di Gedung DPR, Kamis (16/4).

Jika diberi kesempatan menjadi Kapolri, Badrodin mengatakan, akan melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya melalui program tim penertib internal.

"Korupsi itu seringkali karena ada sistem dalam prosedur kerja yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, kami akan lakukan perbaikan sistem untuk bisa mencegah korupsi secara keseluruhan," ujarnya.

Selain itu, Badrodin mengatakan, ia juga akan memperbaiki dan memperkuat sistem pengawasan terhadap Polri, termasuk dari pihak eksternal. Ia akan menciptakan berbagai program yang meminimalis pertemuan langsung antara masyarakat dengan kepolisian.

"Kalau anggaran cukup kita upayakan sistem online. Misalnya, perpanjangan SIM online. Dengan begitu akan meminimalisir pertemuan masyarakat dengan personil secara langsung dan dapat lebih transparan," kata Badrodin.

Fit and proper test berlangsung sejak pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Tahapan tersebut akan berlanjut dengan paripurna yang mengagendakan akan mengesahkan Badrodin sebagai Kapolri definitif sore ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika