REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Politikus PDIP Maluku, Karel Albert Ralahalu menyatakan telah menjadi "harga mati" Megawati Soekarnoputri dikukuhkan menjadi Ketua Umum DPP PDIP dalam Kongres Bali pada 9 April mendatang.

"Tidak ada pemilihan Ketua Umum di kongres karena itu harus menghormati hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Semarang pada September 2014," kata, Rabu (8/4).

Mantan Ketua DPD PDIP Maluku dua periode yang berakhir pada Maret 2015 itu menyatakan, kehormatan harus diberikan kepada Megawati untuk memipin partai berlambang banteng moncong putih itu karena dinilai berhasil.

Pertimbangannya, PDIP berhasil menempatkan kader mudanya, Joko Widodo sebagai Presiden periode 2014 - 2019. Begitu pun di partainya telah ada regenerasi seperti di DPR - RI antara lain Rieke Diah Pitaloka, Budiman Sudjatmiko dan Masinton Pasaribu.

Di Maluku menempatkan Edwin Huwae menjadi Ketua DPRD setempat periode 2014 - 2019 dan terpilih memimpin PDIP Maluku melalui Konferda di Ambon pada Maret 2015. "Jadi layak sekiranya Megawati langsung dikukuhkan menjadi Ketua Umum DPP PDIP periode 2015 - 2020," tegasnya.

Karel yang juga mantan Gubernur Maluku dua periode berakhir pada 15 September 2013 itu mengemukakan, kepemimpinan Megawati lima tahun ke depan ini perlu dimanfaatkan untuk mematangkan kader muda guna menempati formasi strategis.

"Minimal hasil pemilihan legislatif maupun Presiden harus kembali dimenangkan PDIP dan partai politik (Parpol) pada lima tahun berikutnya," kata Karel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika