REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Jamil menyatakan radikalisme tak hanya melulu berbicara tentang aqidah. Namun radikalisme juga bisa timbul karena pemerintah abai mensejahterakan rakyatnya.

Nasir menyatakan terlalu sempit jika berpikir radikalisme karena masalah aqidah saja. Dia menyatakan di Indonesia radikalisme tumbuh juga karena masalah ketidakadilan. Ini terkait bagaimana cara pemerintah untuk mengelola negara.

“Lihat saja, pemerintah sekarang belum optimal dalam memimpin. Fenomena kenaikan BBM, Rupiah naik menunjukkan hal itu,” kata dia, Senin (6/4).

Dari kondisi tersebut, sambung Nasir, akhirnya timbul kondisi frustasi di masyarakat. Ini akhirnya membuat masyarakat yang pesimistis mencari pelarian pada radikalisme. “Jadi, radikalisme bisa dimaknai sebagi ekspresi kekecewaan pada pemerintah juga,” ujar dia menerangkan.

Melihat fenomena tersebut, Nasir Jamil mendesak pemerintahan Jokowi tidak boleh abai pada persoalan bangsa yang terjadi saat ini. ''Persoalan bangsa mesti diselesaikan sesegera mungkin,'' kata Nasir Jamil mengingatkan.

Dia menyatakan jangan sampai pencegahan radikalisme hanya berkutat saja pada masalah aqidah saja.  Baginya hal itu tidaklah efektif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika