REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah pegiat antikorupsi yang berasal dari Institut Pertanian Bogor (ITB), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Parahyangan (Unpar) serta Al Masoem menggelar aksi damai di car free day (CFD) Bandung. Aksi damai ini merupakan respons dari adanya indikasi pelemahan KPK sekaligus sebagai pendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dapat dengan tegas mengusut kasus korupsi di Indonesia.
"Tegas! Itu pesan kita (kepada Jokowi)," ujar perwakilan dari IPB, Emi Hafid, dalam orasinya di depan Wisma Rumah Dinas Rektor ITB, Ahad (22/3).
Salah satu yang Emi sampaikan ialah ia meminta agar Jokowi selaku presiden tidak menempati orang yang terindikasi korupsi untuk menduduki posisi strategis. Emi juga memyatakan, korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, dibutyhkan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya.
Di samping mengharapkan tindakan tegas dari Jokowi, Emi juga berharap agar masyarakat turut aktif daram memberantas korupsi. Ada tiga hal yang menurutnya perlu dilakukan oleh masyarakat dalam memberantas korupsi, yaitu tidak "menerima", tidak "berbuat" dan aktif memerangi.
"Diam berarti membiarkan korupsi merajalela," lanjutnya.
Aksi damai memerangi korupsi tersebut dimulai dengan Gebrak Sehat Gerakan Anti Korupsi (GAK). Para peserta aksi damai membawa poster anti korupsi sambil berpawai mengelilingi area car free day. Gebrak Sehat GAK ini merupakan simbolisasi perlawanan fisik ketika aspirasi rakyat melalui tulisan maupun jeritan tak lagi di dengar. Gebrak Sehat GAK ini juga menunjukkan bahwa tubuh yang sehat dan pikiran yang berintegritas mampu melawan korupsi
"Ketika amanah diabaikan, ketika tulisan tidak dibaca, dan ketika jeritan tidak didengar, tubuh yang akan melawan," ujar salah satu orator berulang kai untuk mengobarkan semangat para peserta aksi damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
