REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Golkar, Dodie Reza Alex Noerdin menyatakan sepakat dengan adanya dana bagi partai politik sebesar Rp 1 triliun. Hal ini akan membuat politikus tidak mencari dana ilegal dalam berpolitik.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu menyatakan tak memungkiri jika ongkos politik di  Indonesia  mahal. Hal ini kata dia menciptakan para politikus yang ingin balik modal ketika sudah menjabat.

“Ujung ujungnya mereka korupsi. Karena mereka sudah mengeluarkan banyak uang saat awal pertama masuk politik,” ujarnya, Ahad (22/3).

Dodie menambahkan jika kebijakan ini jadi diterapkan, ini akan membuat politikus tak mencari dana ilegal dalam politik. Dalam artian secara tak langsung ini  bisa menekan angka korupsi. Soalnya dengan dana yang melimpah dari negara, mereka akan berpikir dua kali untuk korupsi.

“Kalau masih korupsi ya keterlaluan namanya,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo secara pribadi  mengusulkan ke depan perlu adanya wacana jangka panjang dari pemerintah untuk membiayai parpol dengan APBN. Dia mengusulkan agar setiap parpol diberikan dana bantuan sebesar Rp 1 triliun.

Dana itu,  kata dia, dapat digunakan untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu. Terutama untuk pendidikan kaderisasi dan melaksanakan program dan operasional. Di samping itu kebijakan ini harapannya bisa menekan angka korupsi yang biasa dilakukan oleh parpol.

Hal ini menurutnya penting  karena parpol merupakan tempat rekrutmen kepemimpinan  dalam negara yang demokratis. Persyaratannya, kata Tjahjo, kontrol kepada partai harus ketat dan transparan. Jika ada yang melanggar aturan, sambungnya, harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU Partai Politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika