REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Puluhan sopir taksi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar melakukan mogok kerja menolak sistem "grouping" yang akan diberlakukan pihak PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara tersebut.
"Kami menolak sistem 'grouping' atau pengendapan karena jelas merugikan kami, PT Angkasa Pura tidak bisa memberikan solusi terkait pemasalahan taksi di Bandara," ujar Kordinator aksi Asdar David Susilo, Rabu (18/3).
Menurutnya pengaturan sistem "grouping" berdasarkan rapat pada 9 Maret 2015 tentang pengaturan taksi resmi yang beroperasi di Bandara.
Selain itu pihaknya mendesak agar pihak PT Angkasa Pura menertibkan taksi liar yang tidak mempunyai izin operasi di Bandara.
"Seharusnya taksi liar yang beroperasi di Bandara itu yang dieksekusi bukan mencari solusi dengan cara 'grouping', ini yang menjadi masalah," paparnya.
Aksi itu akhirnya berakhir ricuh setelah para pendemo kesal karena aksi mereka tidak ditanggapi dan akhirnya dibubarkan paksa oleh petugas. Tiga dari supir taksi Kopsidara kemudian ditangkap petugas karena diduga sebagai provokator.
Humas PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Rio Hendarto mengatakan aksi mogok kerja tersebut hanya dilakukan satu perusahaan taksi saja yakni Koperasi Angkutan Bandara (Kopsidara) dari 17 unit yang beroperasi di Bandara.
"Hanya satu perusahaan taksi saja yang mogok, tetapi tidak mempengaruhi kelancaran aktivitas di terminal penumpang Bandara," katanya.
Kendati perusahaan taksi Kopsidara mempunyai 140 unit kendaraan, kata dia, tidak akan mempengaruhi lalu lintas Bandara karena pihak keamanan telah bersiaga di lokasi unjuk rasa.
Pasca penangkapan tiga supir taksi tersebut, aparat kepolisian terlihat masih berjaga-jaga di sekitar parkiran Bandara untuk mengantisipasi demo susulan. Rencananya pihak pengelola Bandara akan mengelar pertemuan dengan sopir taksi tersebut guna mencari titik temu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
