REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Maraknya demo warga di sejumlah apartemen di Jakarta dalam beberapa bulan ini diduga bermotivasi perebutan proyek semata. Gejolak ini berpotensi kurangi minat masyarakat tinggal di apartemen yang telah menjadi program pemerintah.
“Mana mungkin selama berbulan-bulan warga apartemen yang merupakan orang mampu mau demo sekadar untuk meributkan soal iuran pengelolaan apartemen,” kata Ketua LSM Forum Hak Azasi Manusia dan Lingkungan (Rumahku) Nusirwan, Selasa (10/3).
Menurutnya, perputaran uang di lingkungan apartemen bernilai miliaran rupiah. Sehingga ia mengamati bahwa para pelaku demo di sejumlah apartemen adalah orang yang sama.
Mereka, jelas Nusirwan, umumnya orang kepercayaan para kontraktor dan pensiunan aparat yang menangani organisasi Persatuan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).
Dengan menjadi pengurus P3SRS, ujarnya, maka akan mudah untuk menguasai proyek maintenance seperti pengecatan ulang, perbaikan atau pergantian lift, serta penyediaan tenaga outsourcing seperti security dan cleaning service.
Menurut Nusirwan, sinyalemen adanya perebutan proyek terkait demo di sejumlah apartemen ini sangat kuat. Sebab lingkungan apartemen tiba-tiba bergejolak.
“Apa mungkin penghuni apartemen mau demo berbulan-bulan hanya disebabkan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang rata-rata hanya Rp 2.000/m2. Padahal sekali nongkrong di kafe saja mereka bisa menghabiskan uang diatas Rp 100 ribu," kata dia.
Alasan kenaikan IPL tersebut, dinilainya logis. Lantaran hampir semua komponen harga dan tarif seperti BBM, tarif listrik, hingga upah pekerja apartemen mengalami kenaikan.
Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Madani Indonesia (P3RiSMA) Yusron JB menyayangkan adanya dugaan Nusirwan tersebut.
“Saya khawatir maraknya demo di lingkungan apartemen pada akhirnya akan mengganggu program pemerintah untuk mengajak warga mau tinggal di rumah susun," urainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
