REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana bantuan untuk partai politik masih dibayangi akan penyelewengan dana tersebut oleh masing-masing parpol. Menanggapi hal itu, politisi Partai Golkar, Indra J. Piliang mengatakan lebih baik mekanisme bantuan tersebut dengan tidak diberikan kepada tiap-tiap parpol melainkan dibawah kuasa Kementerian Dalam Negeri.
''Nanti, kalau partai mengadakan apa, yang membayarnya Kemendagri,'' ujar Indra kepada Republika.co.id, Senin (9/3).
Menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) ini, nantinya Kemendagri yang menjalankan program dana bantuan. Jadi, parpol tidak bisa menjadi kuasa pengguna anggaran.
Ia menambahkan semua anggaran nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Kemendagri. Mereka harus siap diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang berkuasa atas dana tersebut.
Kemungkinan parpol menyelewengkan dana juga tidak ada. Pasalnya, semua akan diproses oleh pemilik anggaran tersebut.
Oleh karena itu, Indra menyarankan dana yang akan diterima parpol sebaiknya dalam bentuk bantuan kegiatan. Contohnya, menyediakan pemateri dari pemerintah saat parpol melakukan pendidikan politik.
Selain itu, membentuk Direktorat Jenderal Partai Politik dibawah Kemendagri dirasanya akan lebih membantu untuk fokus pada pengembangan sebuah parpol.
Mengingat tanggungjawab besar yang diemban sebuah partai politik, Indra menilai sudah sepantasnya partai diberikan bantuan oleh pemerintah. Hal itu dikarenakan parpol adalah tulang punggung bagi perkembangan kemajuan negara. Rencananya tiap-tiap parpol akan diberikan dana sebesar Rp 1 triliun oleh pemerintah demi pelaksanaan dan kemajuan parpol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
