REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Golkar Indra J. Piliang mengatakan, tidak ada masalah pemerintah membantu partai yang bersumber APBN, asalkan diberikan secara transparan. Transparan di sini dalam arti jelas digunakan untuk apa dan bisa dipertanggung jawabkan.

"Saya kira kalau transparan nggak ada masalah karena parpol ini tulang punggung negara," ujar Indra saat dihubungi ROL, Senin (9/3).

Ketua Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Briokrasi (Kemenpan) tersebut beralasan, sebagai tulang punggung negara parpol memiliki tugas yang sangat besar. Parpol berperan penting terhadap kemajuan negara Indonesia. Karena itu, dana yang diberikan pemerintah menjadi penunjang pelaksanaan tugas yang diemban parpol.

Menurut dia, transparansi  tak hanya dari pihak parpol sebagai penerima, tetapi juga Kemendagri sebagai pihak yang menjalankan. Hal itu untuk menghindari penyalahgunaan dana dari kedua pihak.

Walaupun begitu, ia merasa dana sebesar Rp 1 triliun yang direncanakan masih kurang. Pasalnya, parpol memiliki kewajiban yang besar seperti yang diatur di undang-undang partai politik. Ditambah lagi parpol tersebar di berbagai wilayah diseluruh Indonesia dengan jumlah pengurus yang tidak sedikit sekitar 1 hingga 1,5 juta pengurus.

Dana bantuan dari pemerintah itu rencananya akan diberikan bagi parpol untuk pelaksanaan program partai, operasional, dan kaderisasi. Selain itu, dana bantuan juga bisa digunakan parpol untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu nantinya. Mendagri Tjahjo Kumolo mengusulkan agar setiap parpol mendapat bantuan Rp 1 triliun per tahun yang bersumber dari APBN.

Ikuti Whatsapp Channel Republika