REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott tidak seharusnya membuat pernyataan terkait pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.
Abott diketahui menelepon Jokowi kemarin, Rabu (25/2) untuk membicarakan perihal nasib dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang merupakan terpidana mati perkara narkoba.
"Apa yang dilakukan oleh Tony Abbott patut disayangkan. Ini mengingat akan muncul kegaduhan di Indonesia," kata Hikmahanto melalui keterangan yang diterima Republika, Kamis (26/2).
Dalam pernyataan di depan media Australia, Abott menyampaikan bahwa Jokowi secara hati-hati mempertimbangkan posisi Indonesia. Meski demikian, ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bukan berarti menjadi suatu harapan agar dua warganya tidak menjalani hukuman mati.
Hikmahanto mengatakan, pernyataan Abott tersebut akan berdampak pada publik di Indonesia yang telah mendukung sikap Presiden untuk melaksanakan hukuman mati. Apalagi, lanjutnya, sebagian besar masyarakat telah sadar bahwa Indonesia sedang menghadapi keadaan darurat narkoba.
Selain itu, Hikmahanto mengatakan, sikap pemerintah Australia dan Brazil yang terkesan melakukan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia, membuat publik mendukung penuh agar eksekusi mati tetap dilaksanakan.
"Publik di Indonesia bisa marah kepada Presiden Jokowi jika seolah Presiden hendak mengubah keputusannya untuk melaksanakan hukuman mati," ujarnya.
Hikmahanto menambahkan, pernyataan Abott yang membuat Jokowi seolah akan mengubah pikirannya, akan membuat Jokowi berhadapan dengan rakyatnya sendiri.
"Oleh karenanya, Perdana Menteri Tony Abbott telah melakukan politik adu domba antara Presiden dengan rakyat Indonesia," kata Hikmahanto.
"Bila ini secara sengaja didesain tentu merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh Perdana Menteri Tony Abbott untuk menyelamatkan nyawa dua warganya," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika