REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, belum adanya sikap tegas presiden atas perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian justru menunjukkan bahwa presiden Joko Widodo hingga saat ini belum bisa keluar dari jebatan para pihak yang memiliki banyak kepentingan.

Dikatakannya, presiden itu berada di dalam lalu lintas segala kepentingan politik dan para pihak di sekitarnya. Presiden sendiri berniat untuk bebas dari hal tersebut. Namun hal itu nampaknya sulit karena sampai sekarang presiden masih dibawah para pihak tersebut.

"Ini justru menunjukkan bahwa niat presiden untuk bebas dari para pihak belum bisa dilakukan, sampai kapan ini terjadi hanya presiden dan tuhan yang tahu," katanya kepada Republika di Yogyakarta, Selasa ( 17/2).

Dikatakannya, sebagai seorang pemimpin presiden harus bisa mengambil keputusan berani yang dilandaskan atas moral dan kepentingan bangsa. "Kalau presiden tegas ambil keputusan dengan mengedepankan kepentingan bangsa maka saya yakin rakyat tetap dibelakangnya apalagi presiden dipilih oleh rakyat. Jadi untuk apa terlalu banyak pertimbangan," ujarnya.

Menurut Haedar, saat ini merupakan saat yang tepat bagi presiden untuk membuktikan bahwa dirinya menjadi presiden yang bebas. Presiden yang tidak dibawah kepentingan kelompok atau partai politik. "Tetapi kalau masih ragu-ragu seperti sekarang maka selamanya akan terjebak dalam keraguan. Ini membutuhkan sikap kenegarawanan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika