REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar memprioritaskan pembangunan desa di wilayah perbatasan. Pembangunan itu akan diselaraskan dengan program transmigrasi untuk mempercepat laju pertumbuhan di daerah perbatasan.
"Nanti bisa saja, kita akan buka kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan. Dengan begitu, Sumber Daya Manusia (SDM) di wilayah perbatasan akan bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat," ujarnya di Jakarta.
Program transmigrasi di daerah perbatasan, kata Marwan, bisa saja diberikan kepada keluarga Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang selama ini mempunyai tugas di daerah perbatasan.
Namun, menurutnya harus ada kerja sama lintas kementerian untuk membangun infrastruktur desa daerah perbatasan darat, untuk mempercepat laju pertumbuhan masyarakat.
"Kita nanti akan berkerjasama dengan beberapa kementerian untuk mempercepat pembangunan infrastruktur agar laju pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dan tidak tertinggal jauh dengan negara tetangga," jelasnya.
Tak hanya itu, baginya paradigma pembangunan desa daerah perbatasan memang harus mengalami perubahan. Desa di daerah perbatasan harus menjadi pintu terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Dengan memberdayakan masyarakat desa di perbatasan, secara tidak langsung juga akan memperkokoh NKRI," ujarnya.
Untuk diketahui, perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota yang memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Di Kalimantan terdata memiliki batas sepanjang 2.004 kilometer (km), di Papua 700 km dan Timor Leste mempunyai garis sepanjang 300 km.
Ikuti Whatsapp Channel Republika