REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--Pemerintah Kota Malang  menolak penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang akan diterapkan pada tahun 2016 mendatang oleh pemerintah.

Wali Kota Malang Mochammad Anton mengatakan wacana penghapusan itu bakal berpotensi mengurangi setoran pajak yang selama ini menjadi salah satu kontribusi utama pendapatan asli daerah.

"Sudah diungkapkan ke Gubernur Jatim akan menyampaikan aspirasi pemda terkait wacana ini," ujar Anton di Balaikota Malang, Selasa (10/2).

Seperti diketahui, Kementerian Agraria dan Tata Ruang berencana menghapus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), PBB serta BPHTB yang berlaku untuk tahap awal bagi rumah tinggal, rumah ibadah, dan rumah sakit.

Kedua sektor pajak tersebut akan tetap dipungut bagi PBB dan BPHTB sektor properti komersial seperti hotel, restoran serta properti dengan luas di atas 200 meter persegi.

Anton menuturkan Pemkot Malang meminta kompensasi pada pemerintah apabila wacana penghapusan PBB dan BPHTB itu benar-benar akan diberlakukan.

Menurutnya, pemerintah pusat harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan semua pemerintah di kabupaten/kota karena wacana tersebut tidak seluruhnya diketahui oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, penghapusan sejumlah sektor pajak untuk dikelola langsung pemerintah pusat merugikan pemda. Sebab selama ini pajak merupakan salah satu penyumbang besar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anton mengatakan PAD Kota Malang mencapai lebih dariRp 100 miliar. Ia sangat menyayangkan rencana pemerintah pusat soal penghapusan sejumlah sektor pajak.

Anton mengungkapkan, selama ini PAD yang berasal dari sektor pajak dikembalikan kembali ke masyarakat untuk pembangunan.

"Jika PAD kita berkurang, pelayanan dan kontribusi pemerintah pada masyarakat juga tidak akan maksimal," kata Anton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika