REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menilai jika pimpinan KPK menjadi tersangka maka seharusnya dinonaktifkan. Karena itu, agar tugas KPK dapat berjalan dengan efektif maka perlu untuk menunjuk plt.

Menurutnya, Tumpak Hatorangan dan Taufiqurrahman Ruki dapat menjadi sosok yang tepat untuk ditunjuk menjadi plt.

"Kewenangan presiden. Sebaiknya mantan KPK lalu. Ada Tumpak (Tumpak Hatorangan), Taufiqurrahman (Taufiqurrahman Ruki) yang sudah kredibilitasnya tidak diragukan. Itu saran," kata Yasonna di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis (5/2).

Ia menilai, jika Abraham Samad diperiksa maka akan membuat KPK tak berjalan efektif. Yasonna pun mengatakan lebih baik mempercepat pemilihan komisioner yang diatur melalui perppu.

"Ada pikiran mempercepat pemilihan tapi lebih baik dibuat komisioner sementara melalui perppu karena mendesak dan alasannya cukup. Sampai nanti ‎kita buat pansel berikutnya," terangnya. Namun, lanjutnya, penunjukan plt ini menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.

Tumpak Hatorangan dikenal sebagai tokoh yang menggantikan Ketua KPK, Antasari Azhar saat tersangkut kasus hukum pada 2009. Jabatannya kemudian digantikan oleh Busyo Muqqodas pada 2010.

Sedangkan Taufiqurrahman Ruki dikenal sebagai politikus dan mantan anggota Polri. Ia juga tercatat sebagai lulusan terbaik Akpol pada 1971. Ia pernah menjadi ketua KPK pada 2003. Pada 2007, Taufiqurrahman Ruki pun digantikan Antasari Azhar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika