REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Independen baru saja mengeluarkan rekomendasi yaitu agar Budi Gunawan (BG) tidak dilantik menjadi Kapolri.

Rekomendasi ini menurut Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) adalah ujian bagi Jokowi apa hendak di kubu rakyat atau justru di kubu politisi.

Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Muchtar mengatakan Jokowi jangan sampai mengesampingkan rekomendasi dari tim independen. Menurutnya sejauh ini rekomendasi tim independen sesuai dengan suara rakyat secara umum.  Zainal mengharapkan dalam momen ini Jokowi segera memutuskan sikapnya dan jangan mencari aman.

"Pilihannya mau dicintai rakyat atau dicintai politisi," ujarnya Kamis (29/1).  

Menurutnya Jokowi harus ingat dengan janjinya ketika kampanye dahulu. Saat itu, Jokowi menjanjikan akan memilih penegak hukum yang bersih dan memiliki integritas. "Kalau sekarang ngotot melantik BG ya berarti Jokowi ungkar janji," katanya.

Sebelumnya Ketua Tim Independen, Syafii Ma'arif mengungkapkan, partai politik telah menekan Presiden Joko Widodo untuk mengajukan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Karena itu, tim sepakat menyarankan presiden untuk tidak melantik BG.

"Usul kita itu, jangan dilantik" kata Syafii, Rabu (28/1).

Menurut dia, ada juga kalangan yang mengusulkan Jokowi melantik dulu Budi Gunawan sebelum diberhentikan lagi. Namun, Safii menganggap itu memiliki resiko. "Kalau dia (Budi) tidak mau berhenti bagaimana," kata Safii.

Membatalkan pelantikan Budi Gunawan, sambung Syafii, memang berpotensi mengganggu hubungan antara legislatif dengan eksekutif.

Sebab, legislatif telah meloloskan Budi yang diajukan Jokowi dalam tes kelayakan. Meski demikian, hal itu merupakan resiko yang harus diambil presiden.

Menurut Mantan Ketua Umum PP Muhamadiyah itu, saat ini Jokowi sedang mempertimbangkan usulan mereka. Ia berharap, presiden sudah dapat mengambil keputusan soal BG pada akhir bulan ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika