REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah melancarkan kritik terhadap Presiden Joko Widodo, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai membandingkannya dengan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini terjadi saat Jokowi membentuk tim independen untuk melakukan investigasi masalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)-Kepolisian Republik Indonesia (Polri). PDIP menilai Jokowi seharusnya tidak memercayakan persoalan negara pada orang-perorangan dan lebih menggunakan lembaga tinggi negara.

Politikus senior PDIP, Pramono Anung yang ditemui di gedung DPR mengungkapkan Jokowi seperti tidak percaya dengan lembaga tinggi negara yang dipimpinnya. Padahal, penyelesaian masalah negara dengan melibatkan lembaga tinggi negara sudah ditradisikan mantan presiden SBY dan mantan ketua MPR, Taufik Kiemas.

"Masalah KPK-Polri seyogyanya Jokowi mengundang MA, MK, DPR dan DPD, tradisi baik yang sudah dibangun almarhum Taufik Kiemas dan SBY," kata Pramono di gedung DPR, Kamis (29/1).

Menurut Pramono, tradisi yang sudah dibuat SBY dan Taufik Kiemas ini merupakan tradisi terbaik untuk menjalankan keputusan. Bukan dengan melibatkan orang di luar lembaga tinggi negara.

Dengan mengundang lembaga tinggi negara, Jokowi dapat mengambil keputusan secara jernih. Sebab, lembaga tinggi negara lebih paham dengan peraturan perundangan.

Pramono juga menambahkan, tim yang berjumlah sembilan orang tersebut justru memperkeruh suasana. Sebab baru bekerja sehari, tim sudah membuat pernyataan yang membuat gaduh persoalan.

Ia menambahkan bahwa tim yang dibentuk Jokowi ini sudah tidak independen. Sebab, beberapa tokoh yang dipilih Jokowi sebelumnya sudah menunjukkan keberpihakannya di kasus KPK-Polri ini.

"Di tim independen, ada beberapa nama kalau dilihat statement sebelumnya sudah berpihak, tidak independen," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika