REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijanto yang menyebut pendukung KPK adalah rakyat tidak jelas, memicu kemarahan masyarakat. Bahkan ia juga dilaporkan ke Bareskrim Polri pada Senin (26/1) kemarin.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto mengatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan pesan kepada Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto untuk bisa lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
"Arahan presiden ya kehati-hatian. Ngomongnya harus pelan-pelan," katanya, Selasa (27/1).
Andi juga mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menteri di kabinetnya. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pembicaraan ke arah reshuffle menteri.
"Ada evaluasi dari presiden saat paripurna yang dilakukan minggu pertama tiap bulan. Presiden melakukan arahan dan evaluasi, misalnya ada menteri yang kurang fokus, atau ada penugasan khusus. Namun belum ada pembicaraan sampai ke sana," ucap mantan deputi tim transisi Jokowi-JK tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno menyebut KPK mengajak-ajak rakyat untuk mendukungnya atas polemik yang memanas antara KPK-Polri pascapenangkapan dan penetapan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri.
Bahkan Tedjo menuduh, bahwa rakyat yang datang ke KPK untuk mendukung KPK adalah rakyat tidak jelas. "KPK berdiri sendiri dia. Kuat dia. Konstitusi yang akan mendukung, bukan dukungan rakyat enggak jelas itu," ujarnya, 24 Januari lalu.
Pernyataan Tedjo itu memicu reaksi negatif dari masyarakat. Selain mengecam pernyataan tersebut, mereka juga mengolok-olok Tedjo di media sosial. Bahkan LSM Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) melaporkan menteri yang berasal dari Partai NasDem tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, Senin (26/1) siang. Fakta menilai pernyataan Menkopolhukam telah menghina rakyat Indonesia
Ikuti Whatsapp Channel Republika