REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon menilai Presiden Joko Widodo tidak memiliki ketegasan dalam mengatasi kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Ia mengatakan meski sudah dua kali Presiden Joko Widodo berpidato menanggapi kisruh KPK dan Polri, namun apa yang disampaikan tidak mampu meredakan situasi panas di dua institusi hukum itu.

"Presiden muncul dua sampai tiga menit tapi tidak tahu ngomong apa, 'ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja'. Loh kok gitu, sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita," katanya di Jakarta, Senin (26/1).

Menurutnya, sejak awal pemerintahan dibangun, Jokowi-JK sudah salah melangkah. Pasalnya, antara presiden dengan para pembantu presiden justru saling tak mengenal satu sama lain.

"Berangkatnya pemerintahan ini memang antara nahkoda dengan navigator, dan kru enggak saling kenal," katanya.

Selain itu, ia juga menilai sikap Jokowi menangani kekisruhan antara KPK dengan Polri ini pun terlalu reaktif dan terlalu cepat. Menurutnya kasus ini sebaiknya ditangani terlebih dahulu oleh para menterinya. Kondisi saat ini pun, kata Effendi, justru akan menurunkan wibawa Jokowi sebagai seorang presiden.

"Cuma kadang-kadang presiden sendiri yang terlalu cawe-cawe, terlalu cepat. Ya biarkan setara menteri dulu lah yang menangani. Biar kewibawaan kepala negara itu dia tinggi. Jadi belum porsinya menangani, tapi sudah ribut ngundang sana-ngundang sini," katanya.

"Beliau sendiri mengdegradasi sendiri posisinya. Walaupun di sisi lain saya juga memaklumi, apapun pengalaman juga menentukan. Jadi menangani persoalan terlalu reaktif, cicak vs buaya itu kan merupakan contoh," jelas Effendi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika