REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kisruh pemberitaan KPK dan Polri rupanya menjadi perhatian Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Kala menanggapi berita tersebut, ia mengaku setuju dengan slogan 'Save KPK'. Tapi ia mempertanyakan hak impunitas terhadap anggota lembaga pemberantasan korupsi tersebut.
"Hak impunitas apa dulu, DPR pun punya hak impunitas," tutur pria yang dengan sapaan Ahok itu di Balai Kota, Senin (26/1).
Menurutnya jika KPK punya hak impunitas tak terbatas, hal itu bisa membuat semua koruptor berebut ingin menjadi anggota KPK. Begitu pun dengan DPR, jika anggota DPR memiliki wewenang tak terbatas tentunya semua orang ingin menjadi anggota DPR.
Ia memandang bahwa pernyataan impunitas tersebut perlu diartikan sebagai opini yang proporsional. Tidak berlebihan. Menurut Ahok, Presiden Joko Widodo sudah bertindak benar dalam menghadapi permasalahan KPK ini.
"Presiden tidak meminta SP3 dari manapun. Ini sudah betul," jelas Gubernur Jakarta itu menutup penjelasannya.