REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan tanggapan atas kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (25/1) malam.
Jokowi mengatakan, ia telah mendapat masukan dan fakta-fakta meski belum penuh dan banyak atas kisruh antara dua institusi penegak hukum yang terjadi beberapa waktu terakhir. Jokowi meminta KPK dan Polri sama-sama menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum.
"Kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, jangan ada kriminalisasi," tegasnya.
Jokowi melanjutkan, proses hukum yang menjerat Komjen Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto harus diproses secara transparan dan tidak boleh ada intervensi dari manapun.
"Yang terjadi antara personel KPK dan Polri harus dibuat terang benderang, transparan dan jangan ada intervensi. Saya akan mengawasi proses tersebut," tegasnya.
Seperti diketahui, kisruh antara KPK dan Polri semakin memanas. PascaKPK menetapkan Komjen Budi Gunawan, yang juga merupakan calon tunggal Kapolri menjadi tersangka kasus rekening gendut, Polri kemudian menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dengan tuduhan merekayasa keterangan dalam sidang di MK.