REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang terlihat tak berdaya melawan kepentingan partai-partai pengusungnya. HTI menilai hal ini yang menyebabkan timbulnya kekisruhan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto menilai bila Jokowi tidak tegas dalam menyelesaikan persoalan ini, maka upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukuk di Indonesia akan mengalami kemunduran.

"Apa yang tengah terjadi sekarang ini mempertontonkan kelemahan presiden dihadapan partai-partai yang dulu mencalonkannya.. Sungguh aneh, bagaimana mungkin ia bersikukuh mempertahankan seorang calon kepala kepolisian yang sudah dalam  status tersangka. Kita tahu lah siapa di belakang Budi Gunawan," katanya kepada republika online, Ahad (25/1).

Ismail balik mempertanyakan komitmen dari Jokowi yang pada masa kampanye ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi yang salah satuhya adalah dengan memperkuat KPK.

Saat ini yang terlihat kata dia justru adanya pembiaran kepada pelemaham KPK dengan mencari-cari kesalahan komisioner-komisioner KPK seperti menjerat Bambang Widjojanto sebagai tersangka, serta adanya yang melaporkan Adnan Pandu Praja ke Bareskrim Polri.

Ia menambahkan, bila Presiden Jokowi tidak segera mengambil tindakan tegas dalam kekisruhan Polri dan KPK ini, dikhawatirkan akan lebih banyak lagi persoalan-persoalan yang akan muncul karena pemerintahan yang tidak kuat dann tidak tegas.

"Ini menurut saya sinyal yang sangat mengerikan terhadap negara kita ke depan," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika