REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) terkait konflik yang terjadi antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu untuk mencari tahu siapa yang 'mengail di air keruh' dalam konflik tersebut.

Pengamat politik Boni Hargens mengatakan KPK dan Polri harus sama-sama diselamatkan. Ia yakin ada pihak yang bermain dan memanfaatkan institusi kepolisian untuk kepentingan tertentu. Di sisi lain, ada juga yang ingin menggangu kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

"Siapa yang bermain di kepolisian yang ingin menghancurkan institusi besar ini, dan siapa juga yang mengganggu KPK, ini harus kita cari tahu," katanya dalam diskusi bertajuk 'Polri vs KPK, Siapa Bermain di Balik Layar' di Jakarta, Ahad (25/1).

Boni melanjutkan, TPF harus diisi oleh orang yang benar-benar independen dan berwibawa. Menurutnya, tim itu bisa diisi dari kalangan non partai dan ‎non institusi di luar KPK dan kepolisian.

Ia mencontohkan, mereka yang mengisi bisa dari kalangan akdemisi, orang yang mengerti dunia politik, maupun aktivis yang juga punya keberanian untuk membongkar semua yang ada.

Inisiator Cicak vs Buaya Jilid I Adhie Massardi juga mengatakan hal yang sama. Polri dan KPK secara institusi harus diselamatkan dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kedua lembaga itu. Hal itu untuk menjaga marwah lembaga penegak hukum itu dari kepentingan orang-orang tertentu.

"Ini memang penting untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga negara khususnya institusi hukum seperti KPK dan Polri," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika