REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Boni Hargens menilai ada pihak lain di balik konflik yang terjadi antara kepolisian dan KPK. Dia menuding ada kekuatan lama yang ingin tetap aman dari banyak kasus yang memungkinkan untuk dibongkar saat ini.
"Bahwa memang ada struktur kekuasaan lama yang sudah cukup lama berkuasa dan ingin menancapkan kakinya dan ingin tetap kuat," katanya dalam diskusi yang bertajuk 'Polri vs KPK, Siapa Bermain di Balik Layar', Ahad (25/1).
Menurutnya kekuatan lama ini yang sebetulnya membuat kekisruhan KPK dan Polri semakin meruncing. Mereka punya kepentingan untuk 'mengamankan' banyak masalah atau kasus di masa lalu yang kasusnya potensial untuk dibongkar.
Ia mencontohkan, KPK beberapa kali mengatakan akan membongkar kasus bailout Bank Century. Kasus ini menjadi momok bagi penguasa lama. Selain itu beberapa kasus lainnya di antaranya terkait mafia Migas, kasus Hambalang dan kasus-kasus yang lain.
Boni melanjutkan, jika kasus-kasus tersebut dibongkar maka akan banyak orang besar dari penguasa lama yang akan terjerat. Ia mengatakan konflik Polri dan KPK, dimanfaatkan agar kasus-kasus tersebut tidak dibongkar.
"Kita harus melihat pertarungan ini ada di situ dasarnya," ucapnya.
Boni menambahkan, untuk menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK, kedua lembaga tersebut harus menjelaskan kepada publik mengenai kasus yang masing-masing ditangani. KPK, kata dia, harus segera memperjelas penanganan terhadap Komjen Budi Gunawan.
Sementara Polri, lanjutnya, juga harus menjelaskan mengenai penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. POlri harus terbuka terhadap kasus yanh dituduhkan terhadap komisioner KPK itu. Polri tidak boleh semena-mena menangkap orang dengan tanpa mengikuti prosedur yang dibenarkan.
"Jangan diam-diam seperti kemarin, tiba-tiba terdengar BW sudah ditangkap, jangan-jangan besok Abraham (Samad) ditangkap. Kan kita jadi ketakutan. Jangan-jangan nanti penegakan hukum sudah tamat di republik ini," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika