REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Usaha Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK dinilai sebagai upaya pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya dilakukan secara jamaah dilakukan oleh semua elemen bangsa terutama. Padahal, penegak hukum seperti kepolisian harusnya bersama KPK memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Politisasi dan kriminalisasi terhadap KPK dan kepolisian adalah tindakan fasaad (merusak) secara perlahan negeri ini, hanya demi kekuasaan mereka rela merusak negeri ini, maka kami mengajak semua anak negeri dan elemen bangsa untuk bersama-sama melawan upaya pelemahan terhadap KPK, juga kepolisian," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Jumat (23/1).

Pemuda Muhammadiyah, lanjut Dahnil, juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan politisasi dan kriminalisasi terhadap KPK, juga kepolisian karena dia pemimpin tertinggi negeri ini yang membawahi polisi. "Akar dari masalah ini adalah Jokowi sendiri ketika mengajukan BG sebagai calon kapolri," kata penggagas Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi ini.

"Ini bukan hanya masalah KPK dan kepolisian, tetap ancaman bagi eksistensi negeri ini yang seharusnya sudah akan bergerak berubah lebih baik, preseden ini justru perpotensi merusak nalar hukum negeri ini, dan Jokowi yang memulai perusakannya," kata Dahnil juga aktivis antikorupsi ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika