REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan DKI Muhamad Akbar mengatakan pemerintah masih mengkaji insentif biaya parkir untuk meringankan pengendara motor di sekitar Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat.
Sementara ini pengendara harus membayar parkir sesuai tarif yang sudah ditentukan pengelola parkir di gedung-gedung kawasan tempat kebijakan pelarangan motor melintas diberlakukan tersebut.
Akbar mengakui sementara ini memang belum ada tempat parkir gratis. Para pemotor, kata Akbar harus memarkirkan kendaraannya di gedung-gedung kawasan Thamrin dan Merdeka Barat dengan tarif yang sudah ditentukan pengelola parkir yang ada di setiap gedung.
"Saat ini belum ada insentif untuk mereka sementara Pemprov DKI hanya meyediakan informasi saja di mana lokasi-lokasi mereka untuk parkir," katanya.
Namun kata Akbar, untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan pemerintah provinsi (Pemprov) bisa menyediakan insentif bagi pengguna kendaraan sepeda motor.
Untuk menggratiskan fasilitas parkir menurut Akbar tidak mudah, pihaknya harus melakukan kajian khusus agar bisa membedakan mana pengendara yang beralih ke angkutan umum mana yang bukan. "Dan itu agak sulit untuk dibedakan," katanya.
Dijelaskan Akbar sebenarnya Jl Thamrin dan Merdeka Barat itu sudah diapit dengan dua jalur yang sudah terintegrasi dengan jalan-jalan protokol lainnya. Baik di sisi timur maupun di sisi barat yang mempertemukan kembali lajur Thamrin dan Merdeka Barat. Sehingga tidak menyulitkan pengendara motor yang melintasi jalur tersebut.
"Di sisi Timur itu ada Jl Agus Salim, dari Agus Salim gedung-gedung yang ada di sepanjang Thamrin bisa di akses ada pintu dibelakangnya, demikian juga di sisi barat dari jalan thamrin di merdeka barat di situ ada jalan Mas Mansur dan Abdul Muis juga tembus ke gedung-gedung di sepanjang ini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
