REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar hasil Munas Jakarta, Lawrence Sibuarian, menolak pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yassona H.Laoly yang mengatakan pemerintah mengakui kepengurusan Golkar lama.

Menurutnya, sikap Menkumham ini bertentangan dengan keputusan sebelumnya. Dimana mentri tersebut mengakui kedua Munas Golkar, baik yang digelar kubu Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono.

“Munas Bali dan Munas Ancol diakui dua-duanya. Namun kepengurusan yang dimohonkan keduanya masih belum diproses lebih lanjut,” kata Lawrence, Selasa (16/12).

Lawrence mengungkapkan, pernyataan Menkumham berarti mengakui kepengurusan dua kubu sampai ada putusan hukum yang mengikat. Baik kubu Agung, maupun kubu Aburizal, kata dia,  memiliki posisi dan hak yang sama di mata pemerintah.

Ditanya soal rencana kubu Agung ke depannya, menurut Lawrence pihaknya akan memanfaatkan jika ada peluang rekonsiliasi. Namun, saat ini, kubunya, belum mempersiapkan hal tersebut. "Ini kan bersifat kolektif, jadi harus kami rapatkan lebih dulu, lalu membentuk tim islah untuk bertemu kubu Ical,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika