REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerima langsung laporan kepengurusan partai versi Aburizal Bakrie di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Senin (8/12).
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan Kemenkumham akan membentuk tim khusus untuk meneliti laporan tersebut.
"Karena saat ini sedang ada riak-riak maka saya terpaksa harus membentuk tim khusus, yang pasti dari internal," tambah Yasonna.
Namun ia belum bisa memastikan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan terkait laporan tersebut.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar periode 2014-2019 versi musyawarah nasional Bali, Aburizal Bakrie, mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendaftarkan kepengurusan baru partainya, Senin.
Aburizal datang bersama fungsionaris Partai Golkar lainnya yaitu Ketua Harian MS Hidayat, Sekretaris Jenderal Idrus Marham, Bendahara Umum Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua Umum Nurdin Halid.
"Cuma ada satu ketua partai Golkar," kata Aburizal.
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono juga akan segera melaporkan hasil Munas IX Jakarta yang berlangsung 6-8 Desember 2014 ke Kementerian Hukum dan HAM.
"Kami segera (sampaikan hasil Munas IX Jakarta) ke Kemenkumham setelah penutupan Munas hari ini (Senin 8/12)," kata Agung di lokasi Munas IX Partai Golkar di Jakarta, Senin (8/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika