REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Pemerintah akan melakukan lobi-lobi politik kepada Koalisi Merah Putih, terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang dijadwalkan pada Januari 2015.

Terkait Partai Golkar, yang menyatakan akan menolak Perppu tersebut, Tjahjo mengatakan hal itu merupakan urusan internal partai. "Soal ada fraksi atau partai yang tidak setuju itu urusan internal mereka, tetapi tentunya dari fraksi yang mendukung pilkada langsung pasti akan mengadakan lobi," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat.

Lobi yang dilakukan tersebut, lanjut Mendagri, akan dilakukan secara intensif, karena menurutnya dalam politik terdapat banyak kemungkinan bisa terjadi. "Namanya politik, jadi harus bebas tanpa prasangka. Pemerintah ini kan produk politik, demikian juga DPR," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan pihaknya telah mempersiapkan konsep lain jika Perppu tersebut ditolak DPR. "Kami sudah punya beberapa konsep, kalau disetujui pilkada langsung ya tinggal jalan saja dengan Perppu yang ada itu. Kalau mau di 'mix' antara dipilih langsung dan melalui dewan, kami sudah ada draf-nya. Kalau mau lewat Dewan juga kami sudah punya draf-nya," tukas Djohermansyah.

Jika dengan penolakan Perppu oleh DPR akan membawa masalah yang berlarut-larut, Djo mengatakan akan jauh lebih baik jika pilkada untuk 2015 menggunakan dasar hukum Perppu tersebut. "Untuk lebih aman dan terjaminnya Pilkada 2015, kita pakai saja Perppu itu. Jadi sebaiknya DPR berjiwa besar untuk menerima Perppu supaya tidak macet dan akhirnya malah tidak jadi pilkada," ujar Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika