REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar, melalui pernyataan Aburizal Bakrie di Munas Golkar di Bali, akan menolak Perppu pilkada langsung.

Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik dan Hukum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengatakan sudah ada kesepakatan antara partai Demokrat dengan fraksi dalam koalisi merah putih (KMP). Kedua pihak sepakat, untuk mendukung Perppu pilkada langsung dengan 10 syarat perbaikan.

Karena itu, ia berpandangan kesepakatan itu berlaku sebagai Pacta sunt Servanda. Artinya, kesepakatan tersebut harus dipatuhi oleh para pihak yang menandatangani dokumen. Menurutnya, kesepakatan itu berlaku sebagai hukum tertinggi.

Karena itu menurut Benny, kesepakatan yang telah dibangun selama ini antara golkar dan KMP harus dipatuhi. Jika tidak dipatuhi, menurutnya, akan ada mekanisme pengambilan keputusan di DPR. Namun, ia tidak menyebutkan mekanisme itu seperti apa. 

"Kalau saat ini mereka ingkari, biarkan rakyat menilai. Kesepakatan sudah ada. Intinya, mendukung Perppu pilkada langsung dengan 10 syarat," kata wakil ketua komisi III DPR ini, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12).

Namun demikian, katanya, pertanyaan ketua umum partai Golkar baru sebatas kata-kata. Sementara, dengan waktu masih lama ke tahap pembahasan Perppu di DPR, sikap Golkar kemungkinan masih berubah.

Sementara itu, Benny mengatakan partai Demokrat tidak hanya mendukung, tapi juga mempertahankan Perppu pilkada langsung. Ia mengatakan, yakin Perppu pilkada langsung akan menang. Karena itu, ia meminta fraksi dalam koalisi Indonesia hebat (KIH) supaya konsisten mendukung Perppu pilkada langsung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika