Selasa 18 Nov 2014 15:13 WIB
Interpelasi BBM

Gerindra: Presiden Harus Cabut Kebijakan Naikkan Harga BBM

Rep: Agus Raharjo/ Red: Bayu Hermawan
Pengendara motor antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bensin di SPBU Lubukbuaya, Padang, Sumbar, Senin (17/11) malam.  (Antara/Iggoy el Fitra)
Pengendara motor antre mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis bensin di SPBU Lubukbuaya, Padang, Sumbar, Senin (17/11) malam. (Antara/Iggoy el Fitra)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra menegaskan menolak keputusan Presiden Joko Widodo dalam menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Gerindra juga meminta Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan kenaikan harga BBM.

"Fraksi Partai Gerindra meminta presiden mencabut keputusan ini (menaikan harga BBM)," kata Sekjen Partai Gerindra, Achmad Muzani, Selasa (18/11).

Ia melanjutkan, partainya heran dengan keputusan Jokowi menaikkan harga BBM, padahal saat ini seluruh dunia sedang menikmati masa pesta karena ada tren penurunan harga minyak dunia.

Muzani menjelaskan, ini harga minyak dunia sudah pada level 73 dolar AS per barel. Harga ini pun diprediksi akan terus turun melihat kecenderungannya di dunia. Sebagian negara di dunia bahkan sudah menurunkan harga BBM dalam negerinya masing -masing.

China bahkan sudah 7 kali menurunkan harga BBM negaranya, sedangkan Malaysia baru dua hari lalu juga menurunkan harga BBMnya. "Mungkin Jokowi salah membaca mata hati masyarakat Indonesia," katanya.

Ia menambahkan kompensasi yang diberikan pemerintah melalui tiga kartu sakti Jokowi dinilai tidak sebanding dengan beban yang akan ditanggung masyarakat. Kartu-kartu itu mungkin akan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, tapi masih tak akan mampu mengejar inflasi akibat kenaikan harga BBM.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement