REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pro kontra terkait kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi terus bermunculan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap tak terpengaruh dengan hal tersebut.
Saat menerima peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA ) LI dan LII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2014 di Istana Merdeka, Jokowi kembali memaparkan data pemborosan anggaran untuk subsidi BBM.
Presiden yang belum sebulan menjabat tersebut menjelaskan, selama lima tahun terakhir subsidi untuk BBM mencapai Rp 714 triliun.
Padahal, anggaran tersebut harusnya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur yang dapat mempercepat realisasi swasembada pangan di Indonesia.
"Kalau dibuat waduk yang harganya Rp 400-500 miliar, bisa jadi 1.400 waduk," ucapnya, Selasa (18/11).
Ia menyayangkan fakta bahwa tak pernah ada waduk baru yang dibangun. Menurutnya pembangunan waduk adalah sesuatu yang produktif karena menghasilkan keuntungan bagi rakyat.
Tak hanya itu, lanjut Jokowi, anggaran untuk subsidi BBM juga harusnya bisa dialihkan ke sektor produktif lain yang pro rakyat.
Misalnya untuk subsidi pembelian mesin kapal dan mesin pendingin bagi nelayan, subsidi pupuk dan benih bagi petani, dan suntikan modal bagi pelaku industri rumahan.
"Ratio kita merah, gap sudah 0,413 tahun 2013. Itu bahaya. Jadi subsidi itu dialihkan sehingga mempersempit ratio," ucap mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.
Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, anggaran dari subsidi BBM juga dapat dialihkan untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika