REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap dapat mengangkat derajat masyarakat sipil agar diberikan peranan yang lebih bermartabat. “Itu agenda kami,” kata Busyro saat Konferensi Pers pada Rabu (12/11) di Ancol, Jakarta Utara.

Menurut Busyro, KPK memiliki agenda yang lebih mengarah kepada cara memaknai agenda demokrasi yang sebenranya. Agenda ini dapat direalisasikan dalam pemberian peranan yang bermasrtabat bagi masyarakat sipil di Indonesia.

Dalam hal ini, kata Busyro, masyarakat diharapkan untuk ikut berkontribusi dalam proses pemerintahan baik di daerah maupun pusat. Masyarakat diharapkan bisa mengawal kepemerintahan terutama masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, kata Busyro, pemerintahan dan masyarakat bisa berjalan secara sinergis.

Menurutnya, selama ini masyarakat tidak pernah tahu mengenai APBD. Maka dari itu, seharusnya pemerintah perlu mengatakan secara transparan jumlah APBD yang diterima dan cara pembagiannya. “APBD selama ini jarang diumumkan, tidak pernah diberitahu kapan diberikan, berapa jumlahnya, untuk apa saja, bansosnya kapan digelontorkan, berapa presentasenya dan masyarakat belum tahu itu semua,” kata Busyro.

Akibat dari ketertutupan ini, banyak pemerintah yang sebenarnya memiliki kasus dalam APBD pada akhirnya terpilih kembali dalam Pilkada. Busyro mengungkapkan, mereka yang terpilih itu disanjung-sanjung kembali oleh masyarakat. Ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap keadaan sebenarnya di pemerintahan terutama di pemerintahan daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika