REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cina akan ikut bersaing dalam rencana pembangunan kereta super cepat Jakarta-Surabaya, menyusul Jepang yang sudah melakukan studi kelayakan sejak 2008.
Ketertarikan Cina ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Resteel Industry Indonesia dalam salah satu rangkaian KTT APEC, Indonesia-Cina Trade Investment and Economic Forumdi Beijing, 9 November lalu.
"Cina sangat antusias dengan proyek yang diperebutkan banyak negara ini," kata Ketua Komite Penyelenggara Indonesia-Cina Trade Investment and Economic Forum Didi Suwondo dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/11).
Meski begitu tertarik, Tiongkok baru menandatangani kesepahaman untuk memulai proses kajian serta studi kelayakan (feasibility study) yang diperkirakan akan memakan waktu empat hingga lima tahun ke depan sebelum mulai pembangunan.
"Mereka akan memulainya dengan 'pre-feasibility study', di mana mereka akan mengkaji soal aturan hingga insentif apa yang akan didapat dengan investasi ini," tuturnya.
Jika cocok, tahapan studi kelayakan, analisis dampak lingkungan hingga kajian finansial bisa segera dimulai untuk kemudian menuju tahap pembangunan lintasan layang sepanjang kurang lebih 800 kilometer itu.
Menurut Didi, pihak Cina mengaku tidak akan merasa kesulitan dalam pembangunan kereta super cepat itu. Pasalnya, mereka sudah berpengalaman membangun kereta super cepat hingga 1.000 kilometer dan tak menemukan kendala apapun.
"Di sana ada banyak lintasan kereta super cepat sepanjang 1.000 km, jadi tidaklah aneh bagi mereka membangun yang hanya 800 km ini," ucapnya, meyakinkan.
Pembangunan kereta super cepat yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya itu diperkirakan bisa mengurangi waktu perjalanan dari sembilan jam menjadi tiga jam, sehingga bisa mengurangi beban transportasi udara.
Kendati demikian, Didi mengatakan pihak Cina sebenarnya tidak hanya tertarik pada proyek kereta super cepat Jakarta-Surabaya saja.
Cina juga tertarik pada proyek kereta cepat di Sumatera, Sulawesi serta Papua. Sayangnya, proyek kereta api cepat di luar Jawa tidak melibatkan pihak swasta demi percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika