REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempermainkan anggaran. Permainan tersebut dilakukan seperti adanya anggaran 'siluman' di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Memang sudah banyak temuan anggaran siluman seperti ini. Kalau boleh jujur dari dulu sampai sekarang ini masih ada. Saya harap dengan e-budgeting bisa berkurang," ujar Basuki di Balai Kota, Kamis (6/11).

Pria yang akrab disapa Ahok ini menjelaskan tidak sedikit SKPD yang masih menolak menggunakan sistem e-budgeting atau sistem penyusunan anggaran tersebut. Padahal, dengan sistem tersebut, pengawasan serta kontrol terhadap anggaran dapat dilakukan dengan baik.

Seperti diketahui, anggaran siluman muncul karena adanya kegiatan yang semula rencananya tidak akan dilakukan, namun secara tiba-tiba masuk ke dalam daftar penggunaan. Temuan anggaran siluman itu dilaporkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI banyak terdapat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan.

Dari data yang dihimpun BPKP, terdapat sebanyak Rp 3,518 triliun total anggaran siluman yang ada di Dinas PU DKI pada APBD 2014. Jumlah kegiatan fiktif dari anggaran tersebut adalah 252. Sementara, pada APBD 2013 terdapat sebanyak Rp 33,442 miliar total anggaran siluman di Dinas PU. Jumlah kegiatan fiktif pada tahun lalu di dinas yang pernah dikepalai oleh Manggas Rudy Siahaan tersebut adalah 34.

Hal yang sama juga terjadi pada Dinas Kesehatan DKI. Dari data yang didapat BPKP, anggaran siluman yang ada di dinas tersebut saat ini adalah Rp 33,442 miliar. Jumlah ini diketahui dari adanya sekitar 34 kegiatan fiktif.

Pada APBD 2013, anggaran siluman di dinas yang dikepalai oleh Dien Emawati tersebut adalah Rp 210,801 miliar. Jumlah kegiatan fiktif yang ada diketahui mencapai 58.

"Anggaran siluman ini memang sering muncul, bahkan saat APBD sudah disahkan," ujar kepala BPKP DKI Jakarta Bonny Anang Dwijayanto.

Sebelumnya, Bonny menjelaskan anggaran siluman sangat rentan muncul dalam proses penyusunan hingga perubahan APBD. Tidak hanya SKPD, namun anggota dewan juga rentan memiliki anggaran yang merugikan tersebut. Dengan demikian, karena persoalan ini sangat rentan terjadi, sisem e-budgeting diharapkan dapat dioptimalkan dengan baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika