REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Komite Perjuangan Rakyat Miskin (KPRM) Kota Makassar yang merupakan organisasi lokal dari Jejaring Rakyat Miskin Indonesia (Jerami) meminta pemerintah untuk menjalankan program kerakyatan sebelum menaikkan harga BBM.
"Program pro rakyat seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar harus berjalan dulu sebelum pemerintah menaikkan harga BBM, jika tidak beban masyarakat miskin akan semakin berat," kata Advokasi Organizing KPRM, Safrullah di Makassar, Sabtu (1/11).
Menurut dia, jika kedua program tersebut telah berjalan maka dampak kenaikan BBM setidaknya dapat diminimalisir.
"Masyarakat tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah dan kesehatan mereka," ujarnya.
Dia juga mengatakan, pemerintah yang baru perlu membangun sistem yang baik jika nantinya subsidi BBM akan dialihkan ke dalam bentuk subsidi lain yang langsung menyentuh masyarakat miskin.
"Sistem harus bagus agar pengalihan subsidi benar-benar tepat sasaran dan pengawasan dapat dilakukan," tambahnya.
Dia berharap program-program pro rakyat yang dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya sekedar jargon, tetapi benar-benar dapat direalisasikan.
Jerami sendiri merupakan sebuah organisasi rakyat miskin kota dan desa yang tersebar di berbagai wilayah mulai dari Aceh, Lampung, Jakarta, Surabaya, Sidoarjo, Makassar, Pare-pare, Kendari, dan Pontianak.
Organisasi ini secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan Jokowi-JK pada pemilihan presiden yang lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
