Rabu 29 Oct 2014 00:48 WIB

Menkopolhukam Bahas Pencegahan Bentrok TNI-Polri

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Hazliansyah
Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjianto (kanan) bersama Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri).
Foto: AP
Menkopolhukam Tedjo Edy Purdjianto (kanan) bersama Menhan Ryamizard Ryacudu (kiri).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya ada berbagai isu yang dibahas dalam rapat jajaran Polhukam di Kantor Kemenkopolhukam, Selasa (28/10) sore WIB. Salah satunya adalah upaya pencegahan bentrok yang kerap terjadi antara anggota TNI dan Polri.

Menkopolhukam, Tedjo Edhy Purdjianto, mengaku telah meminta jajaran TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan Binsat (Pembinaan Satuan). Tentu dengan adanya sistem reward dan punishment

"Jika atasan tidak bisa memilih anak buahnya ya harus di-punish-lah. Bagaimana bisa membina di skala yang lebih besar, jika membina anak buahnya tidak bisa,'' kata Tedjo usai rapat jajaran Polhukam, Selasa (28/10).

Tedjo menambahkan, bentrok-bentrok yang melibatkan oknum anggota TNI dan Polri tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menimbulkan keresahan di masyarakat. 

"Apalagi mereka bersenjata. Diselesaikan secara kekeluargaan bisa kok, kenapa harus diambil jalan seperti itu," ujar Tedjo.

Sementara terkait laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Kepolisian, Tedjo mengungkapkan, pihaknya masih mendapatkan laporan terkait adanya ancaman ISIS, penyalahgunaan Narkoba, dan yang terbaru adanya praktek Human Trafficking. 

"Ini semua yang masih harus diwaspadai ke depan," kata mantan KSAL tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement