REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Salah satu aspek yang perlu diprioritaskan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) ialah kesejahteraan rakyat yang merata. Salah satu wilayah bagian yang perlu mendapat prioritas dalam hal ini ialah Papua.
Sesuai dengan visi pemerintahan Jokowi-JK, yaitu terwujudnya indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, adanya ketimpangan sosial yang terjadi di Papua sudah sepatutnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, ketimpangan sosial yang terjadi di papua ditengarai menyebabkan lahirnya konflik-konflik yang tak berkesudahan.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar menilai ada tiga poin penting yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK dalam menyelesaikan permasalahan dan mengembalikan kesejahteraan untuk warga Papua.
Hal pertama yang paling krusial menurut Haris ialah trust (kepercayaan) dari warga papua itu sendiri. Kepercayaan ini bisa dibangun secara berjenjang, atau selangkah demi selangkah. “Misalnya membuka ruang dialog yang efektif,” terang Haris, Jum’at (24/10).
Hal lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi-JK ialah adanya perubahan dalam birokrasi yang berjalan khususnya di Papua. Haris menilai perlu adanya perubahan gesture dari wakil-wakil pemerintah di lapangan. “Sehingga di lapangan birokrasi dapat berjalan kondusif,” lanjut Haris.
Yang terakhir, lanjut Haris, penting bagi pemerintah untuk langsung memilih agenda-agenda prioritas di Papua. Pemerintah, misalnya menjadikan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua sebagai salah satu agenda prioritas. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan masyarakat Papua ialah harga pangan. “Masa sebagian warga Indonesia bisa beli makan dengan Rp 5.000, di sana hanya dapat air,” jelas Haris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
