REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR mengenai pembahasan nama anggota di komisi dan alat kelengkapan dewan menemui jalan buntu. Lima fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) belum mau menyetor nama anggotanya.

Politikus fraksi PDIP Aria Bima mengatakan, partainya bukan tidak mau menyetor nama untuk anggota komisi. Tetapi, dia meminta untuk dilakukan lobi antarpemimpin fraksi terlebih dahulu sebelum dibawa ke paripurna. 

Hal itu untuk mendapatkan titik temu terkait komposisi pimpinan melalui musyawarah mufakat. Baik di komisi mau pun badan.

"Kita tidak mau dikadalin, setelah setor nama kemudian dia (KMP) buka rapat komisi di masing-masing alat kelengkapan dewan untuk melegitimasi pimpinan," katanya di komplek parlemen, Kamis (23/10).

Aria melanjutkan, KIH meminta pembagian pemimpin di komisi dan alat kelengkapan dewan dibagi adil melalui musyawarah mufakat. Jika dilakukan menggunakan mekanisme voting, dia menyadari KIH pasti akan kalah.

PDIP tidak mau mengulangi pengalaman pahit dalam pemilihan pemimpin DPR dan MPR.

Menurutnya, PDIP dan partai lain dalam KIH meminta 16 posisi dari 47 jabatan yang ada di komisi dan alat kelengkapan dewan. Jumlah itu dirasa realistis mengingat komposisi koalisi antara KIH dan KMP di DPR.

Tetapi, menurut Aria, itu tidak disepakati dalam lobi. Dia mengaku, KIH hanya diberi enam jabatan. "Masa enam dari 47 itu nanti dibagi dengan PKB, Nasdem, Hanura, PPP, gila," ujarnya. 

Jika terus seperti ini, kata dia, tidak akan ada titik temu sampai kapan pun. "Ya sudah kita kenceng-kencengan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika