REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi dalam Koalisi Indonesia Hebat masih bersikukuh untuk belum mau menyerahkan susunan anggota fraksi di alat kelengkapan dan komisi kepada kesekjenan. Sementara itu, baru lima fraksi dari koalisi merah putih yang sudah menyerahkan nama dan disahkan dalam paripurna.
Anggota DPR dari fraksi PDIP, Aria Bima, mengatakan KIH menginginkan ada kejelasan lobi terkait mekanisme pemilihan dan pembagian jatah pimpinan di komisi dan alat kelengkapan. Menurutnya, hingga saat ini belum jelas kesepakatan antara KMP dan KIH. Fraksi dalam KIH menurutnya, meminta ada pembagian yang jelas antara kedua koalisi.
"Gak jelas sampai sekarang, KMP hanya minta supaya Golkar memberi, PKS memberi. Hanya suruh ngemis ke fraksi-fraksi, bukan kita bagi berapa," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurutnya, KIH hanya menginginkan jatah sebanyak 16 posisi pimpinan dari 47 pimpinan di alat kelengkapan dan komisi. Setidaknya menurutnya, KIH mendapat jatah satu wakil di setiap komisi dan badan. Sementara Koalisi Merah Putih menurutnya, hanya menawarkan enam jatah pimpinan dari 47 pimpinan tersebut.
"Itu gila. Saya tawar minimal 16 dari 47. Kalau gak gitu yaudah ambil semua," katanya.
Ia mengatakan, pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan tidak bisa dilakukan. Karena, baru lima fraksi dalam KMP yang sudah menyerahkan susunan nama fraksinya.
Sedangkan sesuai tatib, paripurna pemilihan pimpinan bisa dilanjutkan jika sudah memenuhi lima fraksi plus satu dari seluruh fraksi.
Menurutnya, kuorum bisa digunakan untuk menetapkan anggota fraksi di komisi dan alat kelengkapan. Namun, saat ini kuorum tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan mekanisme pemilihan pimpinan.