REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengakui PDIP telah melobi pimpinan DPR agar pembagian pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan dilakukan secara proporsional kepada seluruh partai politik di parlemen.

"Memang ada keinginan kuat dari teman-teman itu supaya bisa ikut di alat kelengkapan," kata Fahri kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (15/10).

PDIP tidak perlu khawatir apabila seluruh posisi pimpinan alat kelengkapan dewan dan komisi diborong habis oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab menurut Fahri hal itu justru akan semakin menguatkan sistem presidensiil yang hendak dibangun PDIP. "Kalau sepenuhnya pengelolaan parlemen dipimpin merah putih, itu ideal bagi pengelolaan politik. Baik bagi Jokowi, PDIP, dan kami," ujarnya.

Sistem presidensiil yang kuat hanya akan tercipta apabila ada pembagian peran yang jelas antara partai pendukung pemerintah dengan partai nonpemerintah di parlemen. Dalam konteks itu, terang Fahri, wajar apabila KMP menguasai seluruh posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan untuk mengimbangi kelompok politik di pemerintahan. "Jadi kami terus meyakinkan PDIP dan kawan-kawan bahwa kelembagaan presidensialisme berbasis dua partai atau dua koalisi bagus sekali," ujar Fahri.

Wakil Sekretaris Jendral DPP PKS ini menyatakan pembagian kelompok politik di pemerintah dan di parlemen juga akan menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Publik bisa dengan mudah menangkap kelompok politik mana yang mesti bertanggung jawab atas keputusan di parlemen maupun di pemerintahan. "Akhirnya kan pertanggungjawaban pengelolaan parlemen jadi clear. Pertanggungjawaban lebih jelas," kata Fahri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika