REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menilai keinginan sejumlah parpol Koalisi Merah Putih (KMP) yang ingin merapat ke pemerintahan Jokowi-JK, sudah terlambat. Namun, hal ini menjadi kewenangan presiden dan wapres terpilih dalam mempertimbangkannya.

Wasekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, dalam situasi sekarang semuanya sudah terlambat. Dengan terpilihnya jajaran pimpinan DPR pada rapat paripurna Kamis (2/10) dini hari telah memperjelas posisi koalisi mereka ke depannya.

"Saya pikir segala sesuatunya sudah terlambat dalam situasi seperti ini. Namun, itu sepenuhnya kewenangan Jokowi. Bagi kami, sudah ada garis yang cukup jelas sekarang," kata Hasto, Kamis (2/10).

Saat ini, parpol menyerahkan kehendak tersebut ke Jokowi-JK, apakah mereka akan mengakomodasi parpol di luar koalisinya untuk masuk kabinet atau tidak. Sebab, rapat paripurna di DPR sudah tercermin kentalnya transaksi politik.

Menurut dia, parpol yang tidak menempatkan posisi wakil ketua DPR, pastinya tak terlibat dalam transaksi kekuasaan tersebut. Namun ia percaya, rakyat tetap menjadi juru kunci dalam pemerintahan ke depan. Hal itu terlihat pada DPR periode sebelumnya.

"Jangan asumsikan, dengan menguasai pimpinan dpr, maka kepentingan rakyat bisa dikuasai. Jaman Marzuki Ali, parpol dukungan penuh tetap dapat dikalahkan parpol minoritas," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika