REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta M. Akbar mengatakan mengatakan sistem parkir meter yang kini beroperasi di Jl. KH Agus Salim atau Jl. Sabang diharapkan dapat mencegah potensi kebocoran anggaran. Sistem tersebut diyakini lebih akuntable.
"Secara manual kan petugas yang mengumpulkan uang parkir itu. Jadi sulit dari segi akuntabilitasnya," kata dia.
Menurut Akbar, dengan sistem parkir meter, semua pendapatan yang masuk dari biaya parkir akan tercatat dalam alat parkir meter. Akbar juga mengatakan bahwa alat terrsebut terhubung dengan komputer. Dengan begitu, semua transaksi yang terjadi akan tercatat dengan baik.
Dengan adanya pencatatan ini, menurut Akbar, pengawasan juga akan menjadi lebih mudah. Nantinya setiap hari akan ada petugas yang mengambil koin. Dengan catatan tersebut, dapat diketahui jumlah pemasukan yang seharusnya diperoleh oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya, Wakil Kepala UPT Perparkiran Benjamin Bukit mengatakan, rencananya juga akan dipasang CCTV untuk memperketat pengawasan. CCTV ini nantinya akan dipasang sehingga dapat mengetahui nomor polisi kendaraan yang parkir. Apabila pengendara tidak membayar parkir di alat parkir meter, mobil yang bersangkutan akan diderek dan akan dikenai sanksi Rp 500 ribu per hari sebagai ganti biaya derek.
Saat ini, sistem yang berjalan masih terkendala uang koin yang terbatas yang dibawa petugas. Sementara, penumpang terkadang tidak menyiapkan uang koin.
Benjamin mengatakan, nantinya akan digunakan sistem e-money untuk melakukan pembayaran tarif parkir. "Saya berencana tidak ada choice. Selama ada choice masyarakat enggan punya kartu," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
