REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Ketua DPC Partai Golkar Budiyono mengatakan Koalisi Merah Putih dipastikan hanya berlaku di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat daerah sulit diterapkan.
"Sejauh ini, belum pernah ada instruksi langsung dari pengurus pusat terkait koalisi itu," ujarnya di Kudus, Kamis (25/9).
Selain itu, kata dia, koalisi tersebut juga tidak disosialisasikan hingga ke daerah.
Menurut dia, koalisi yang dibangun di tingkat daerah tentunya disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pengurus parpol.
Dengan demikian, Golkar di Kudus juga memungkinkan bergabung dengan parpol yang tidak bergabung di Koalisi Merah Putih.
Anggapan kalau Koalisi Merah Putih kurang kuat di tingkat daerah juga terlihat dalam penyusunan alat kelengkapan dewan.
Hampir semua partai yang tidak tergabung dalam Koalisi Merah Putih justru terlihat mesra. Malah tidak terlihat adanya ketegangan dalam proses penyusunan alat kelengkapan dewan.
Dari unsur pimpinan, meliputi Ketua DPRD dari PDI Perjuangan. Sementara wakil ketua berasal dari PKB, Partai Gerindra, dan dari Partai Golkar.
Sementara untuk unsur alat kelengkapan, semua dibagi rata dan semua fraksi mendapatkan jatah sesuai koalisi yang dijalin sejak awal. Kecuali Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan (PBP) yang tidak mendapatkan jatah unsur pimpinan pada alat kelengkapan dewan.
Termasuk anggota dewan dari PAN yang bergabung di dalam Fraksi PKS juga tidak mendapatkan jatah unsur pimpinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
