REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Calon Ketua Umum Golkar, Agung Laksono segera memutuskan kerjasamanya dengan kabinet Jokowi-JK atau Koalisi Merah Putih di parlemen setelah penyelenggaraan Munas. Peta politik parpol tersebut diperkirakan berubah karena tidak ada koalisi permanen.
Dia mengatakan, kecenderungan arah politik itu selalu bergantung pada kepentingan antarpihak di dalamnya. Kalau nanti Golkar bergabung dengan Jokowi, bukan berarti karena ada perselisihan dengan Prabowo, sebab, menurut dia, oposisi bukan berarti saling bermusuhan.
"Semuanya masih bergantung hasil munas nanti. Dengan siapapun, kami akan bekerjasama sebaik-baiknya," kata Agung kepada Republika, Selasa (23/9).
Dia menambahkan, sikap partainya yang selama ini tak pernah berada dalam oposisi pemerintah, juga akan dibahas dalam agenda besar Golkar tersebut. Semua hal, kata dia, masih bisa berubah, termaksud koalisi permanen bersama Gerindra untuk menguatkan parpol penyeimbang di parlemen.
Sedangkan, terkait majunya dia sebagai calon ketum, Agung merasa yakin mendapat dukungan dari politikus senior Golkar yang kini menjadi wapres terpilih, Jusuf Kalla (JK). Sebab, JK paham, bagaimana kesungguhan dia dalam memperjuangkan partai lewat pemilihan ini.
"Saya yakin beliau mengetahuinya. Pasti JK memberikan dukungan kepada saya sebagai ketum Golkar yang baru nantinya," ujar dia.
Sebelumnya, JK mengatakan, Agung punya peluang menang sebagai ketum Golkar. Ia juga menginginkan ke depannya parpol berlogo pohon beringin tersebut dapat bekerjasama di pemerintahan, dan menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Mantan Ketua DPD Golkar, sekaligus Gubernur Mamuju, Anwar Adnan Saleh mengatakan, Agung merupakan calon kuat yang akan menggantikan ketum Aburizal Bakrie (ARB). Bila dia yang nantinya menjabat, maka arah politik Golkar dipastikan 99,9 persen berubah, artinya merapat ke Jokowi-JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika