REPUBLIKA.CO.ID, Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman mengungkapkan, kerugian negara akibat praktik mafia minyak dan gas (migas) selama tiga tahun terakhir mencapai Rp 37 triliun. Jika dihitung sejak berlakunya UU No 2/ 2001 tentang migas, maka kerugian negara lebih dari Rp 370 triliun.
Untuk itu, ia menyarankan menteri ESDM yang baru harus diisi kalangan profesional. Jokowi sendiri sudah menjanjikan bahwa yang mengisi menteri ESDM bukan bagian dari sistem yang ada sekarang ini. “Artinya, birokrat petinggi ESDM, SKK Migas, itu gugur sendirinya,” ucapnya.
Bisa juga dari kalangan kampus atau kelompok pimpinan CEO perusahaan nasional yang punya integritas, tidak terkait kartel keuangan global. Selain itu, ia harus berani melawan kekuasaan seven sisters company di industri migas dan minerba seperti Freeport, Newmont, Shell, British Petroleum, Chevron, Exxon Mobil.
“Harus cari orang yang berani lawan seven sisters di urusan energi dan minerba, di ESDM itu, kelemahan Jero Wacik dan sejumlah nama di atas jangankan melawan, tapi bagian sindikasi. Harus orang yang bukan dari bagian sindikasi global baru,” katanya mengakhiri.
Kementerian ESDM saat ini menjadi sorotan publik setelah Menteri Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. Sejumlah pihak berharap ada pemimpin baru yang selain tegas juga tidak terikat dengan masalah masa lalu.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES) Erwin Usman menilai sejumlah nama seperti Kuntoro Mangunsubroto, Ari Soemarno, Purnomo Yusgiantoro, Raden Priyono, dan Darwin Silalahi, tidak layak menduduki posisi Menteri ESDM. Kuntoro adalah menteri ESDM masa orde baru, Ari Soemarno adalah mantan Dirut Pertamina dan Raden Priyono adalah mantan Kepala BP Migas.
"Kuntoro, Purnomo, Raden Priyono, sederhananya itu merupakan nama-nama dalam bagian integral rusaknya tata migas tata kelola energi nasional," tegas Erwin saat dihubungi wartawan, Senin (22/9).
Ia berkata, nama-nama itu sebelumnya sudah diberi kesempatan oleh konstitusi untuk menata ulang, memperbaiki tata kelola migas. Namun faktanya, justru ketika mereka menjabat, mafia migas makin menggurita dalam sistem ekonomi politik.
“Dengan alasan itu, maka mereka tidak usah dilibatkan lagi dalam agenda reformasi tata kelola migas yang akan dijalankan Jokowi JK,” tegasnya.
Sedangkan Darwin Silalahi adalah CEO Shell Indonesia. Menurut Erwin, Darwin dikhawatirkan merupakan perpanjangan tangan dari jaringan kartel migas perusahaan multi nasional yang saat ini menjadi raja di Indonesia dari hulu hingga hilir.“Jokowi harus hati-hati benar memilih nama dalam agenda pemberantasan mafia,” kata dia menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
