REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Idealnya setiap pulau di Indonesia memiliki pelabuhan berskala internasional guna memudahkan distribusi logistik kelautan dari Tanah Air menuju luar negeri, demikian disampaikan Mohammad Nadjik, Direktur Utama PT Kelola Mina Laut.
"Sebagai negara kepulauan seharusnya masing-masing pulau di Indonesia memiliki pelabuhan internasional, makin banyak makin bagus," kata Nadjik dalam Seminar Tematik Sistem Logistik Kelautan Untuk Peningkatan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/9).
Nadjik mengatakan, saat ini baru ada empat pelabuhan internasional di Indonesia yakni Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjun Priok, Pelabuhan Semarang dan Pelabuhan Belawan Medan.
Walaupun di sejumlah pulau sudah memiliki pelabuhan, tetapi karena bukan pelabuhan internasional, seperti di Belitung dan di sejumlah daerah tetapi tidak bisa langsung ke luar negeri seperti Singapura.
Nadjik menyayangkan banyak kepala daerah yang belum memiliki pendekatan kemaritiman sehingga lebih tertarik membangun dan memperbanyak jumlah bandar udara.
"Pendekatan kemaritiman kepada daerah belum mengarah ke sana. Saya heran kenapa bupati-bupati senangnya kok bikin bandara, padahal pelabuhan internasional ini sangat diperlukan, apalagi kita sebagai negara kepulauan," katanya.
Sebelumnya, Nadjik dan sejumlah pengusaha pertanian dari sektor perikanan, kehutanan dan pangan hortikultura dalam semintar tematik tersebut mengungkapkan fakta logistik kelautan yang sangat memberatkan para pengusaha. Banyaknya mafia pelabuhan membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya tambahan.
"Terlalu banyak mafia pelabuhan, mafia BBM, pungutan liar mulai dari kapal berangkat sampai kapal bersandar," kata Nadjik.
Nadjik mengatakan, sebagai pelanggan jasa logistik kelautan nasional terutama transportasi laut pihaknya menginginkan adanya pelayanan yang baik. Karena jika pelayanan tidak baik, maka akan menggagu mata rantai ekonomi di nelayan.
Ia menjelaskan, pelabuhan sebagai sektor jasa hendaknya memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasanya. Tetapi jika pelayanan di pelabuhan buruk oleh oknum tertentu sementara pengguna jasa sudah mengeluarkan uang, maka akan berpengaruh pada daya jual nelayan.
"Saya mengapresiasi bapak-bapak yang ada di pelabuhan dan sebagainya. Tapi bagaimana bapak-bapak yang punya otoritas itu memiliki kekuasaan untuk membuat pelayanan yang baik," katanya.
Nadjik mengatakan, bahwa keluhan yang disampaikan tersebut diharapkan dapat didengar oleh pemerintah agar pelayanan menjadi lebih baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
